Kompas.com, Jakarta: Pada sidang yang dilangsungkan di Jenewa, Swiss, Rabu (23/5), tidak seperti biasanya Jepang mengeluarkan kritikan yang cukup keras. Menurut Effendi, sikap Jepang membuat pimpinan delegasi Indonesia yakni Menlu Marty Natalegawa cukup kecewa.
Dikantor Luar Negeri Penjambon Jakarta 21/05, Menlu Marty Natalegawa mengatakan Saya Kekecewaan karena selama Saya Pernah Menjadi menjabat sebagai Duta Besar RI Untuk PBB (5 September 2007-22 Oktober 2009) tidak seperti Delegasi-delegasi yang selama Saya angota PBB Katanya.
Delegasi Jepang di Sidang Universal Periodic Review (UPR) yang digelar Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melontarkan kritik keras terkait apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap permasalahan Papua.
Hal itu diungkapkan Ketua Human Right Working Group (HRWG) Effendi Djamil yang hadir untuk memantau langsung sidang tersebut. Effendi sampaikan lewat sambungan video langsung dari Jenewa, Swiss, di kantor HRWG Jakarta, Kamis (24/5).
Menurut delegasi dari Jepang, khusus bagi Papua, Indonesia masih menekankan budaya impunitas keras di Papua. Indonesia didesak dalam jangka waktu empat tahun harus ada penghukuman yang jelas dan pemberian hukum setimpal, khususya kepada para pelanggar dari aparat kepolisian dan militer.
"Saya sempat bertemu Marty (Menlu), dan tampaknya dia kecewa dengan komentar Jepang, dan menurutnya tidak perlu sekeras itu. Marty bilang pelangar HAM di Papua sudah menempuh penghukuman. Namun yang jadi pertanyaan, penghukuman itu tidak memberikan efek jera," jelasnya.
Effendi melihat apa dipaparkan Jepang tidak bisa dibantah, karena mereka memberikan data dan fakta yang valid.
Selain itu, Jerman bahkan langsung menyebut nama terkait tahanan politik dari Papua Philip Karma yang saat ini tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Bahkan Amerika Serikat secara tegas mengatakan penanganan HAM di Papua telah gagal.
Masyarakat internasional yang menjadi representasi forum UPR ini menyoroti Papua terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah (polisi dan militer) yang tidak hanya melakukan pembiaran, namun juga memfasilitasi. Selain itu efektivitas peradilan militer dipertanyakan pula.
Sumber Kompas.com,25/05/2012.
Hal itu diungkapkan Ketua Human Right Working Group (HRWG) Effendi Djamil yang hadir untuk memantau langsung sidang tersebut. Effendi sampaikan lewat sambungan video langsung dari Jenewa, Swiss, di kantor HRWG Jakarta, Kamis (24/5).
Menurut delegasi dari Jepang, khusus bagi Papua, Indonesia masih menekankan budaya impunitas keras di Papua. Indonesia didesak dalam jangka waktu empat tahun harus ada penghukuman yang jelas dan pemberian hukum setimpal, khususya kepada para pelanggar dari aparat kepolisian dan militer.
"Saya sempat bertemu Marty (Menlu), dan tampaknya dia kecewa dengan komentar Jepang, dan menurutnya tidak perlu sekeras itu. Marty bilang pelangar HAM di Papua sudah menempuh penghukuman. Namun yang jadi pertanyaan, penghukuman itu tidak memberikan efek jera," jelasnya.
Effendi melihat apa dipaparkan Jepang tidak bisa dibantah, karena mereka memberikan data dan fakta yang valid.
Selain itu, Jerman bahkan langsung menyebut nama terkait tahanan politik dari Papua Philip Karma yang saat ini tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Bahkan Amerika Serikat secara tegas mengatakan penanganan HAM di Papua telah gagal.
Masyarakat internasional yang menjadi representasi forum UPR ini menyoroti Papua terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah (polisi dan militer) yang tidak hanya melakukan pembiaran, namun juga memfasilitasi. Selain itu efektivitas peradilan militer dipertanyakan pula.
Sumber Kompas.com,25/05/2012.
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar