KONFLIK SECARA HORIZONTAL ATAU VARTIKAL DI TIMIKA DITERBITKAN OLEH AKTOR PEJABAT DAERAH

Konflik yang dinyatakan, konflik antara keluarga atau  suku yang secara horizontal atau vartikal di Timika disponsori oleh actor pejabat Daerah. Melihat secara jelas dihadapan para intelektual bahwa, konflik ini disponsori oleh actor tertentu yang diutamakan kepentingan politik daerah yang tidak bisa diatasi. Kata-kata pejuang Bangsa-Bangsa di dunia pernah katakan  dalam orasi politiknya bahwa, “Jika ada masalah  harus ada solusinya”, Namun kali ini baru temui dan jelas  bahwa konflik yang tidak ada kata berakhirannya.

Perang saudara antar suku ditimika mulai sejak 27 Januari sampai 19 mei hari ini, belum ada tanda-tanda berdamai antara kedua kubu. Telah beberapa bulan yang lewat dan masuk tahunan yang dilewati tapi belum ada kabar berita yang terdengar dan termuat di media cetak maupun media elektronik bahwa, pejabat daerah dan keamanan terkait belum pernah yang turun tangani mengenai konflik ini. Ada apa dibalik ketidak tanganian masalah?, sementara masyarakat Timika sedang dalam kepanikan dan berjatuhan  nyawa hampir setiap hari.

Dalam peribahasa pernah ditulis dan dimuat “Dimana ada Gula disitu ada Semut” artinya dimana ada konflik disitu ada pembasmi terutama adalah Pejabat Daerah itu sendiri sebagai pembasminya. Namun kali ini belum ada Nampak yang jelas mengatasi konflik suku yang terjadi Timika selama berbulan-bulan bahkan masuk tahunan.

Hal diatas ini yang membuat masyarakat sebagian dan intelektual selalu bertanya-tanya mengenai konflik yang sedang berlangsung di timika yaitu: Apakah konflik ini disponsori oleh Gubernur ? Apakah  disponsori oleh DPR dan DPRD, sementara mereka dalam  pemilihan berlangsung?, Apakah disponsori oleh MRP? Atau pun DPRP?, Apakah sponsori oleh Bupati dan  pejabat terkait di seluruh wilayah di Papua.?. Jika memang prang suku ini belum ada kejelasan penyelesaian dan berakhirannya, maka pastilah bahwa ini disponsori oleh Orang-orang tertentu.

Konflik yang masuk pada konflik horizontal dan vartikal yang tidak bisa diatasi maka saat ini masuk pada konflik heterogen, sehingga konflik yang dilakukan di timika sangat merugikan kepentingan rakyat di Timika selama ini, namun penyebab trakhir positif dan negatifnya dikenakan seluruh daerah di Papua. Prang heterogen ini juga berkaitan dengan  masalah Politik, masalah kepentingan tertentu, masalah  Otonomi Daerah,  dan  sebagainya, hal demikian juga membuat Orang Papua Asli (OPA) sebagian orang dan  pendatang  bertepuk  tangan  untuk  mendukung menghabiskan yang sisa dari korban yang terjadi berjatuhan selama ini. Jika konflik ini brasal dari lahan kehidupan manusia, maka lihatlah letak secara Geografis, Topografi, Iklim, Demografi dan  potensi daerah yang ada di pulau Papua.

 

Selama ini diberbagai daerah di Papua Barat baik di propinsi Kabupaten /kota puluhan pemimpin yang duduk di birokrat pemerintahan, bangku (soffa), tetapi tidak akan ada perubahan dan penyelesaian masalah seperti ini di dalam masyarakat dan mereka menjadi pemompa konflik, sampai pada saat ini juga adanya pemilihan harus ada juga masyarakat miskin jadi korban  inilah yang pencipta situasi konflik di daerah.

Dalam pemilihan DPRD kali ini juga terjadi konflik keluarga secara individu-individu, berkelompok-kelompok,  dan  anatar  individu berkelompok, maka dalam  pendidikan politik dinyatakan tidak mampu di wilayah ini. Yang dikatakan  tidak mampu adalah Pencalek di seluruh wilayah pulau Papua. Pejabat-pejabat sekarang yang dipilih oleh masyarakat menjadi pemompa dan pencipta masalah, bukan pembasmi masalah.

Isu konflik yang terjadi di Timika juga akan terjadi juga di seluruh daerah di Papua, terutama Nabire juga ada isu-isu yang berkembang seperti itu selama ini. Pejabat daerah propinsi kabupaten dan intansi-intansi pemerintahan terkait belum ada kejelasan yang pasti mengenai pembasmi konflik keluarga/suku yang terjadi di Timika, maka pemberi rekomendasi konflik dan tidaknya adalah pemerintah daerah itu sendiri dan buakan siapa-siapa?

Konflik keluarga di timika yang menjadi konflik horizontal dan vartikal ini akan jadi damai ketika Pejabat yang terkait baik itu pejabat di propinsi maupun kabupaten duduk bersama, membangun sebuah pola yang bisa diterima oleh semua pihak di seluruh wilayah Papua. Jika tidak ada pola penyelesaian yang jelas maka bangunlah sebuah konflik Horizontal yang, Suku makan Suku, Keluarga makan Keluarga, Family makan Family, Orang Papua makan Orang Papua, Orang Pendatang makan Orang Pendatang, dan Orang Pendatang makan Orang Papua dan Orang Papua makan Orang Pendatang yang terjadi di wilayah ini. 

Pemerintah daerah lipat tangan dan keamanan juga istirahat dalam permasalahan yang terjadi di Timika, hal  ini adalah ada temuan bahwa, suku-suku tertentu di Papua Barat sudah musnah dan masih ada juga suku-suku tertentu sedang menuju kepunahan. Penemuan yang paling mengejutkan adalah hasil penemuan para peneliti dari Universitas Yale Amerika Serikat dan peneliti dari Australia yang menyimpulkan bahwa di Tanah Papua sedang terjadi praktek pemusnahan etnis (genocide). Yeri Madai)