Deiyai Tanpa Alas Kaki, Deiyai bukan tempat permusuhan keluarga dan ancaman realitas social. Saat ini pemerintah daerah terutama Dinas BPMK Kabupaten Deiyai memainkan dan merusak Kondisi daerah secara kasar dengan cara tidak benar memberikan SK Kepala-kepala desa baru secara tidak wajar, kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala-kepala desa bukan jabatan eselon yang bebas di Copot. Namun kepalah desa adalah pemerintah terkecil yang berarti bisah dipilih berdasarkan Pemilihan.
Kata Kepala desa Edarotali
Benyamin Adii kepada Media Rabu 10/10/2018 mengatakan, SK saya ini Bukan SK Bapak BPMK Kabupaten Deiyai
tetapi SK dari Kementerian Negara
Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi Rayat Edarotali. ini bukan SK sekarang dan bukan juga Desa-desa Pemekarang Baru yang diberikan Oleh
Bapak Bupati Deiyai.
SK Desa
Edarotali ini bukan SK sembarangan dan
secara voting tapi berdasarkan SK pemilihan Desa, sejak Kabupaten Deiyai ini berada di bawa Bupati Paniai/ Desa lama /Dari
SK Kabupaten Paniai yang ditanda tangani oleh Yanuarius Dow SH.M.hum, Bukan SK
bapak Bupati Dance Takimai, ini saya jujur, Punggasnya.
Lanjutnya, Dalam pemilihan
Kepalah Daerah Bupati Deiyai tahun 2018 ini, Kami kepala-kepala Desa yang ada
di Kabupaten Deiyai kami sebagai Pembina politik dan kami mempunyai harga diri
pribadi maupun harga diri Kampung masing-masing sehingga tidak bisa monopoli surat suara rakyat dalam pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati kabupaten Deiyai.
Saya jujur juga, Suara-suara
masyarakat ini bukan milik Kepala-kepala Desa, tetapi suara Alam dan suara
Tuhan dari kampung yang diberika dengan sesungguhnya kepada ke Empat (4) Paslon
Bupati dan Wakil Bupati Deiyai pada periode 2018-2023. Siapa yang menang dalam
pemilihan ini, dialah yang terbaik untuk
memimpin lima Tahun kedepan dan dialah yang ditunjuk oleh Tuhan dan Alam Deiyai,
tuturnya.
Bapak kepala Desa Watiyai Elkiam Doo waktu
yang sama Mengatakan bahwa, kami kepala-kepala desa bukan sebuah permainan yang bisa dimainkan oleh pemerintah kabupaten
Deiyai tetapi kami juga pemerintah terkecil yang bisa memimpin kampung kami
masing-masing.
SK kepala Desa diberikan kepada
beberapa kampung dari pemerintah Deiyai kami kepala-kepala Desa sulit mengikuti
tindakan-tindakan pemerintah seperti ini, tindakan-tindakan yang tidak benar,
karena selama saya jadi kepala desa saya belumpernah dengar sistim seperti ini,
SK kaget-kaget, saya buka kepala desa Baru, tapi saya SK lama dari Bupati Paniai, Tandasnya.
Lanjutnya, Kepala-kepala desa
kami mempunyai aturan bukan sembarangan sebuah permainan yang bisa dimainnkan.
Kami punya etika dan praturan Desa, kami punya masa jabatan, kami bukan Eselon
yang dipecat dan dicopot langsung, kita
jangan memanaskan situasi ini dengan seenaknya saja, punggasya.
Masyarakat deiyai bingung dengan
kondisi yang memanas ini suda menjalan 4 bulan lebih, maka kami peduli rakyar Deiyai
menyampaikan bahwa Pemerintah Deiyai segerah ambil tidakann yang benar berdasarkan
Aturan yang berlaku untuk menangani kondisi-kondisi ini, supaya Deiyai menjadi
aman dan damai.
Kami tegaskan bahwa, pemerintah
Deiyai segerah tangani, terutama Bapak Bupati karateker, kepala BPMK dan DPRD segerah
ambil alih menyelesaikan situasi ini. Kami sampaikan Lebih kepada DPRD Deiyai
selalu hilang terus Jika ada masalah,
jika seperti demikian deiyai taruh dimana Kami peduli masyarakat dan
alam deiyai binggung terhadap DPRD yang ada 20 Orang itu, Benar DPRD kah bukan
hal ini yang selalu terjadi Kabupaten Deiyai !.
Jika kondisi
ini tidak ditangani musti akan terpengaruh pada periode berikut dengan Bupati
Definitif Deiyai. Kami harap situasi yang tidak benar diciptakan ini segerah
selesaikan berdasarkan Aturan yang ada.
Banyak orang bingung dengan kondisi yang
diciptakan ini apakah berdasaran sesuai
aturan, buka?.
Kami harap
pemerintah daerah kedepan jangan memikirkan dan menciptakan kondisi-kondisi seperti ini; yang tidak
benar, yang merusak, yang memerkosa daerah dan ini Namanya Pagar Makan Tanaman. Yeri
Madai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar